PARTICIPATORY MODEL OF SCHOOL MANAGEMENT

PARTICIPATORY MODEL OF SCHOOL MANAGEMENT
(MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF DI SEKOLAH)

Oleh Hamzah LPMP NTT


Pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu pengem¬bangan konsep to grasp, menurut Allen dan Glikman (1992). Kegiatan mencakup perubahan fundamental mengenai cara sekolah dikelola dan cara mengungkapkan peranan dan hubungan kepala sekolah dengan masyarakat sekolah. Pengambilan keputusan partisipatif adalah proses membuat keputusan sekolah dalam suasana kerjasama pada semua level.
Menurut Newel (1992), pembuatan keputusan parti¬sipatif dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik sebab sejumlah pemikiran orang diperkenalkan dalam memecahkan suatu masalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan bermakna menyatukan tujuan individu dengan tujuan organisasi dan pengembangan individu dalam upaya fungsionalisasi diri, proses membangun keterampilan kelompok dan pengembangan kompetensi kepemimpinan. Nilai dari keikutsertaan dalam pengambilan keputusan adalah kekuatan pengertian yang disampaikan kepada individu.
Berbagai penelitian menemukan bahwa orang memberikan respek dan memperoleh manfaat dari teknik pengambilan keputusan partisipatif. Individu kehilangan kepentingan dalam pemecahan masalah jika tidak dilibatkan secara aktif; Partisipasi dalam pembuatan keputusan me¬ngurangi penolakan terhadap perubahan, meskipun kehilangan kedudukan sebagai pemimpin jika kepemimpinan telah dibagi dengan anggota kelompok; Keterlibatan dalam pengawasan yang berhubungan dengan tugas dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja; Interaksi kelompok seringkali mengarahkan untuk mengambil resiko lebih besar atas bagian daripada anggota kelompok, bahwa kelompok pembuat keputusan memperkuat nilai perilaku anggota kelompok yang secara umum diterima dalam budaya tertentu; Partisipasi dalam pembuatan keputusan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan di sekolah; Temuan penelitian ini meneguhkan asumsi bahwa peningkatan peranan individu dan kelompok dalam proses pembuatan keputusan dapat meningkatkan produktivitas yang lebih besar, dan juga peningkatan peranan manajemen (level) bawah dalam pembuatan keputusan dapat meningkatkan produktivitas.
Beberapa temuan berbeda yang diperoleh dalam penelitian Alutto dan Belasco (Newwel, 1978) yang telah meng¬identifikasi tiga keadaan keputusan dari para guru, yaitu: (1) kehilangan kesempatan (guru yang ingin lebih berpartisipasi); (2) keseimbangan (guru yang ingin tidak ada perubahan dalam partisipasinya sekarang); (3) kejenuhan (para guru yang ingin mengurangi partisipasinya). Temuan ini berdasarkan pandangan guru muda yang mengajar pada sekolah menengah di daerah pinggiran yang merasa kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Sedangkan guru yang lebih tua cenderung mengalami rasa jenuh dalam pengambilan keputusan.
Singkatnya, temuan penelitian secara umum mengindikasikan bahwa keterlibatan dalam pengambilan keputusan sangat disukai, tetapi struktur pembuatan keputusan harus cukup fleksibel untuk membolehkan bagi keragaman tingkat partisipasi. Menurut Simon (1985: 177), aspek in-ternal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi hubungannya dengan pengambilan keputusan adalah kewenangan, komunikasi, pelatihan, efisiensi dan loyalitas kepatuhan. Kelima aspek ini merupakan konsep yang dapat mendorong seseorang membuat dan melaksanakan keputusan organisasi.
Pertimbangan yang dijadikan sebagai premis dalam meng¬gunakan wewenang adalah pertimbangan nilai dan pertimbangan fakta. Pertimbangan nilai menyangkut nilai, budaya, pandangan dan pengalaman seseorang yang dipakainya dalam meng¬gunakan wewenang. Sedangkan pertimbangan fakta berdasarkan data dan informasi yang ada untuk digunakan dalam kewenangan organisasi. Kedua pertimbangan tersebut sangat penting difungsikan dalam wewenang karena dapat melahirkan loyalitas bawahan melaksanakan keputusan. Menurut Bauer (1992), pengambilan keputusan partisipatif meliputi banyak bentuk dan menekankan beberapa keyakinan umum atau premis. Pertama, keputusan partisipatif berarti lebih dekat kepada peserta didik dan tindakannya sehingga dibuat keputusan terbaik tentang pendidikan bagi peserta didik. Kedua, ¬guru, orang tua dan staf sekolah memiliki lebih banyak pendapat tentang kebijakan dan program yang mempengaruhi sekolah dan peserta didik. Ketiga, tanggung jawab pengambilan keputusan partisipatif memiliki kekuatan dalam menentukan keputusan.
Tujuan pengambilan keputusan partisipatif ialah untuk meningkatkan efektivitas sekolah dan pembelajaran dengan cara peningkatan komitmen staf dan menjamin bahwa sekolah lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Keberhasilan peserta didik dan prestasi yang dicapai dipelihara dalam pencerahan pemikiran kita sebagai alasan untuk mengimplementasikan pemikiran tentang pengambilan keputusan partisipatif. Pengambilan keputusan partisipatif bertujuan untuk pergantian akuntabilitas kepada kekuatan staf, membuat sederhana pembagian pengambilan keputusan kepada yang lain.
Pengambilan keputusan partisipatif memiliki nilai potensial untuk meningkatkan mutu keputusan, mempermudah penerimaan keputusan dan pelaksanaannya, membangkitkan kekuatan moral staf, meneguhkan komitmen dan tim kerja, membangun kepercayaan, membantu staf dan administrator memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan keefektifan sekolah.
Petunjuk yang disarankan oleh para perintis pengambilan keputusan bersama (partisipatif) sebagai berikut:
(1) Mulai dari yang kecil dan berjalan dengan pelan;
Banyak bukti yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam adopsi inovasi. Pengambilan keputusan partisipatif akan lebih berhasil jika diawali dengan langkah kecil daripada “perubahan menyeluruh” yang dianggap asing oleh warga sekolah. Caranya ialah menganalisis kebutuhan sekolah, mengadaptasi pemilihan proses yang memperhatikan situasi lokal, Komponennya dapat ditambahkan bila staf sudah siap;
(2) Setuju atas penataan yang khusus;
Tidak ada kebenaran “tunggal” dalam cara melakukan pengambilan keputusan bersama. Hal ini bergantung atas apa yang diinginkan dari kebersamaan, Banyak sekolah mengembangkan satu tim pengambilan keputusan/kelompok lain/komite sekoloh, Jika tidak ada mandat maka dapat diputuskan orang yang terlibat (bisa saja guru, pelajar, orang tua, anggota masyarakat). Ukuran kelompok dapat bervariasi dari sembilan sampai tujuh belas orang yang penting ada jaminan bahwa kelompok terwakili.
(3) Prosedur yang jelas mengenai peranan dan harapan;
Staf membutuhkan pengertian akan langkah-langkah dan prosedur untuk diikuti sebelum keputusan dibuat. Ketidakjelasan proses menciptakan kebingungan yang menimbulkan fragmentasi tindakan. Kejelasan proses memberdayakan anggota kelompok membutuhkan pengertian apakah mereka diikutkan membuat batang tubuh keputusan atau sebagai pemberi masukan saja. Hal ini akan mengurangi moral kelompok untuk berpikir membuat keputusan hanya mengambil keputusan demi kepentingannya semata.;
(4) Berikan kesempatan setiap orang untuk melibatkan diri;
Keputusan yang dibuat berdasarkan pemikiran administratif dalam menghadapi memilih atau kelompok sukarelawan mungkin mendahului sebagai keputusan dari atas ke bawah. Kedudukan para sukarelawan atau kekuatan tugas mereka memberikan peluang baginya untuk berpartisipasi sebanyak atau sesedikit mungkin sesuai yang diinginkan. Paling tidak, semua guru dan staf dapat mengaksesnya.
(5) Bangun kepercayaan dan dukungan;
Jika kurang kepercayaan dan penghargaan di antara administrator, guru dan staf dapat dipastikan pengambilan keputusan bersama kurang dapat diterima. Jangan menolak solusi kelompok atau lebih kuat memberikan keputusan kepada kelompok pengambil keputusan bersama. Derajat dukungan yang kurang juga menjadi gagal jika kultur luar sekolah tidak berubah.
























Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dari seluruh hasil pembahasan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan manajemen sekolah barbasis partisipasi masyarakat maka di sarankan antara lain :
1. Model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya harus betul-betul memperdayakan masyarakat untuk mendukung kemajuan sekolah. Di era otonomi masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap sekolah, mungkin disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka ataupun watak dan perilaku mereka yang acuh tak acuh terhadap sekolah, oleh karena itu sekolah memerlukan strategi khusus dalam penerapan model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat.
2. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah hendaknya dapat membuka diri dan menjaga hubungan baik antara sekolah dan masyarakat, karena tanpa hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat maka model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat tidak bias berjalan secara efektif dan efisien.
3. Dewan komite sekolah hendaknya bekerja secara maksimal dalam membantu kemajuan sekolah, bukan menjadi penghambat bagi sekolah.
4. Persoalan-persoalan sekolah begitu banyak antara lain : sarana prasarana seko|ah, keuangan, kurikulum, tenaga pengajar, tenaga administrasi dan peserta didik, maka dari itu komite sekolah dan kepala sekolah bekerjasama dalam memecahkan persoalan sekolah yang salah satunya melibatkan masyarakat dalam penyelesaiannya melalui model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat, sebab manajemen berbasis sekolah adalah upaya mendelegasikan organisasi, manajemen dan tata kelola (governance) sekolah; menciptakan peran dan tanggung jawab baru bagi seluruh orang yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai oleh adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional perlu dikembangkan.